Utang Pemerintah Rp 1.950 T, Megawati Institute: RI Bisa Seperti Yunani

 

 Foto: Dok. detikFinance

Jakarta - Total utang pemerintah Indonesia hingga Juli 2012 mencapai Rp 1.950,08 triliun. Naik Rp 146,59 triliun pada posisi akhir 2011. Jika dibiarkan terus naik, Indonesia bisa bernasib seperti Yunani.

Direktur Megawati Institute Arif Budimanta menilai, masyarakat Indonesia tidak memperoleh manfaat yang signifikan dengan bertambahnya utang pemerintah tersebut.

"Kualitas dari belanja yang berasal dari utang itu, tidak dirasakan oleh rakyat. Harga pangan tidak stabil dan cenderung menggerus daya beli kita dari waktu ke waktu, infrastruktur yang masih belum berkualitas dan soal kemiskinan di pedesaan yang sudah sampai pada tahap kronis," ungkap Arif kepada detikFinance, Rabu (22/8/2012).

Arif mengaku, sebagian besar utang pemerintah Indonesia lebih banyak hanya digunakan untuk sektor keuangan dan tidak sebanding alokasi sektor riil yang manfaatnya jauh lebih terasa.

"Utang luar negeri Indonesia kebanyakan dipergunakan untuk sektor keuangan dibandingkan untuk sektor ekonomi riil. Sebanyak 39,6% utang luar negeri Indonesia dipergunakan untuk sektor keuangan dan hanya 9,3% yang dipergunkan untuk upaya perbaikan listrik, gas, dan air bersih. Lalu 4,7% dipergunakan untuk pengangkutan dan komunikasi. Sedangkan untuk sektor pertanian yang terkait langsung dengan ketahanan pangan hanya 3%," sanggahnya.

Arif yang juga anggota Komisi XI DPR ini menilai, kondisi utang pemerintah saat ini telah membahayakan likuiditas fiskal Indonesia. Ia menilai utang pemerintah Indonesia tidak berdasarkan pada program yang jelas. Jika terus dibiarkan meningkat, Indonesia bisa terperangkap krisis utang seperti Yunani dan negara Eropa lainnya.

"Kalau ini berlangsung terus dan pemerintah tidak merubah manajemen utang dari yang bersifat gelondongan ke berbasis program. Maka bisa saja di kemudian hari kita masuk dalam putaran krisis seperti yang terjadi sekarang di Yunani dan negara-negara Eropa lainnya," sambungnya.

Arif mengusulkan supaya pemerintah ke depan merancang manajemen pengelolaan utang sehingga utang yang diperoleh benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

"Harus ada reformasi dan restrukturisasi manajemen utang," tutupnya.